Koreksi Pasal 25

(1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilalsanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, sumber daya aparatur, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, dan pelanggaran penyelenggaran administrasi kependudukan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.