PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH

PERDA Nomor 7 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT JAMKRIDA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit. 6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 7. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit. 8. Penjaminan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Penjaminan Pembiayaan adalah penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan. 9. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan Pihak Peminjam yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 10. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan asas, ajaran atau Hukum Islam. 11. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin. 12. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin, baik perorangan, Badan Usaha, Perseroan Terbatas, unit usaha suatu Yayasan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dang Menengah (UMKM). 13. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin. 14. Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian. 15. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Penjamin kepada Penjamin Ulang, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. 16. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG serta peraturan pelaksanaannya. 17. Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 19. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 20. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 21. Modal dasar adalah modal utama perusahaan yang terhimpun untuk melakukan kegiatan usaha. 22. Modal Disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar. 23. Kantor Cabang adalah setiap kantor perusahaan yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat perusahaan, dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor tersebut melakukan kegiatannya. 24. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan untuk suatu usaha bersama melalui kerjasama penyertaan modal.

BAB VIII

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Koreksi

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit, PT. JAMKRIDA memproses izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Kegiatan usaha PT. JAMKRIDA sebagai Penjamin adalah memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM. (2) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemberi Kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 11

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PT. JAMKRIDA dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu: a. penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya; b. penjamin kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia; d. penjaminan atas surat utang; e. penjaminan transaksi dagang; f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond); g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi); h. penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); i. penjaminan letter of credit (L/C); j. penjamin kepabeanan (custom bond); k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; l. penyediaan informasi (database) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; m. penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau n. penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) PT. JAMKRIDA wajib menjaga likuiditasnya. (2) Rasio likuiditas Penjamin ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Resiko likuidasi penjaminan dihitung dengan menggunakan current ratio.

Pasal 13

(1) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PT. JAMKRIDA dapat melakukan investasi dalam bentuk: a. deposito pada bank umum; b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara; c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade); e. saham yang tercatat di bursa efek; f. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau g. penyertaan langsung pada Penjamin Ulang. (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

BAB VIII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

BAB XII

Pasal 17

BAB XIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB XIV

Pasal 22

BAB XV

Pasal 23

BAB XVI

Pasal 24

BAB XVII

Pasal 25

Pasal 26

BAB XVIII

Pasal 27

Pasal 28