PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum

PERDA Nomor 10 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus Kalimantan Barat, dan Direktur Akademi Keperawatan Sintang Provinsi Kalimantan Barat. 5. Kepala adalah Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kalimantan Barat. 6. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. 7. Unit Pelayanan Kemetrologian Provinsi Kalimantan Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. 8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Pendidikan Pertanian Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat. 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 14. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. 15. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat. 16. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. 17. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Provinsi Kalimantan Barat. 18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 19. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan Penyediaan Obat-obatan, Bahan Kimia dan Bahan-bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis yang digunakan langsung dalam rangka Observasi dan Diagnosis Pengobatan Rehabilitasi. 20. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. 21. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang diajalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera. 22. Pelayanan Kemetrologian adalah pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Kemetrologian Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya. 24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 25. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan. 26. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. 27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit. 28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, tidak termasuk penggunaan bahan dan alat medik pakai habis. 29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite dan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. 30. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, Timbang dan Perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. 31. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu. 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan. 36. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 1

Nama, Objek dan subjek

Pasal 3

Koreksi

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, dan Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru. (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan medik; b. pelayanan penunjang medik; dan c. pelayanan penunjang non medik.

Pasal 5

Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi : a. Rawat Jalan; b. Rawat Darurat; c. Rawat Inap/inap sementara; d. Tindakan Medik Operatif; e. Tindakan Medik Non Operatif; f. Gigi dan Mulut; g. Psikologi; h. Rehabilitasi Medik dan Mental; i. Tindakan Medis Diagnostik; dan j. Home Care (Rawat Rumah).

Pasal 6

Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi : a. Pelayanan dan Pemeriksaan Laboratorium dan Patologi Anatomi; b. Pelayanan dan Pemeriksaan Bank Darah; c. Pelayanan dan Pemeriksaan Endoscopy; d. Radiologi; e. Pelayanan Penunjang Terapi; f. Elektromedik; dan g. Pelayanan gizi.

Pasal 7

Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi : a. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah; b. Mediko-Legal; dan c. Pelayanan Ambulance dan Kereta Merta.

Pasal 8

(1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

BAB 6

Pelayanan Farmasi

Pasal 15

Koreksi

(1) Harga Obat Bahan Habis Pakai dan Alat Medis Habis Pakai untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur ditambah jasa pelayanan 12,5% dan jasa sarana 10% dari harga faktur. (2) Harga obat generik tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Guna meningkatkan kualitas kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang farmasi, Rumah Sakit mengelola sendiri pelayanan farmasi. (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan selama 24 (dua puluh empat) jam. (3) Dalam mengelola pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat melakukan penunjukan langsung. (4) Tata cara pengelolaan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Pelayanan medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso terdiri dari : a. rawat jalan; b. rawat darurat; c. rawat inap; d. tindakan medik operatif; e. tindakan medik non operatif; dan f. home care (rawat rumah).

Pasal 18

(1) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi: a. pemeriksaan Dokter Umum; b. pemeriksaan Dokter Spesialis; c. pemeriksaan penunjang medik; dan/atau d. tindakan medis dan keperawatan. (2) Tarif Rawat Darurat setara dengan tarif rawat inap kelas II. (3) Pelayanan Rawat Darurat yang memerlukan tindakan medik operatif segera (cito) berdasarkan pertimbangan medis, maka jasa pelayanannya ditambah 30%. (4) Apabila pelayanan Rawat Darurat kurang dari 6 jam, hanya dihitung biaya pemeriksaan dokter, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang. (5) Apabila pelayanan Rawat Darurat lebih dari 6 jam, dihitung sesuai dengan tarif rawat inap kelas II.

Pasal 19

(1) Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas Utama I sampai dengan Utama IV. (2) Jumlah tempat tidur di kelas III disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang- kurangnya 35% dari tempat tidur yang tersedia. (3) Direktur Rumah Sakit diberikan kewenangan untuk menambah kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Besaran tarif rawat inap khusus/intermediate ward setara dengan tarif kelas I. (2) Besaran tarif rawat inap sehari (One Day Care)/Observasi di IGD/Observasi kamar bersalin setara dengan tarif kelas II, kecuali Haemodialisa dan pusat layanan Thalasemia setara dengan tarif kelas III. (3) Besaran Tarif High Care Unit (HCU) setara dengan tarif satu tingkat di atas kelas perawatan di mana HCU berada, kecuali HCU yang berada di Kelas I dan Utama I sampai dengan Utama IV besaran tarifnya ditambah 30% dari kelas perawatannya. (4) Tarif Rawat Inap bayi baru lahir yang dirawat gabung dengan ibunya ditetapkan sebesar 50% dari tarif rawat inap ibunya. (5) Bagi bayi yang tidak dirawat gabung dikenakan tarif sesuai dengan tempat perawatannya. (6) Besaran tarif rawat inap intensif setara dengan tarif utama IV.

Pasal 21

(1) Pelanggan yang karena indikasi medik dapat dirawat oleh lebih dari satu orang dokter spesialis atau rawat bersama. (2) Biaya visite/konsultasi dokter bagi pasien rawat inap yang dirawat oleh lebih dari satu orang dokter spesialis atau rawat bersama diperhitungkan sesuai dengan kasus yang ada atau jumlah dokter spesialis yang merawat. (3) Besarnya biaya visite/konsultasi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing adalah 32% dari jasa pelayanan rawat inap sesuai kelas perawatan. (4) Bagi pelanggan PT. Askes Sosial yang dirawat lebih dari satu dokter spesialis hanya diberikan satu dokter spesialis dan besarnya biaya visite/konsultasi adalah 32% dari jasa pelayanan rawat inap kelas perawatan perhari dan apabila pelayanan lebih dari satu dokter spesialis, maka biaya visite/konsultasi dibebankan kepada pasien bersangkutan.

Pasal 22

(1) Pelanggan dapat meminta perpindahan kelas perawatan yang diinginkan. (2) Perpindahan pelanggan ke kelas perawatan yang lebih tinggi atas permintaan pasien, maka semua biaya tindakan medik dan penunjang medik dihitung berdasarkan kelas perawatan yang diinginkan. (3) Perpindahan pelanggan PT. Askes Sosial dan penjamin lainnya ke kelas perawatan yang lebih tinggi atas permintaan pasien, maka selisih biaya perawatan pada kelas rawat inap yang diinginkan dibebankan kepada pasien yang bersangkutan. (4) Khusus bagi pelanggan peserta Keluarga Miskin (Gakin)/Jaminan Kesehatan Masyarakat dan sejenisnya, perpindahan hanya atas indikasi medik atau pertimbangan tertentu dan tidak perlu membayar selisih biaya rawat inap.

Pasal 23

(1) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, canggih dan khusus. (2) Jasa pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa medis dan jasa medis anestesi operatif. (3) (sepertiga) jasa pelayanan dokter operator.

Pasal 24

Tindakan Medik Operatif yang dilakukan di kamar operasi pada pelanggan yang memerlukan penanganan oleh lebih dari satu dokter atau operasi bersama, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut : a. Jasa Sarana ditetapkan satu kali, yaitu dari jasa Sarana tindakan medik operatif kasus utama; b. Jasa pelayanan bagi dokter anastesi ditetapkan satu kali, yaitu dihitung dari jasa pelayanan tindakan medik operasi kasus utama; c. Jasa pelayanan bagi dokter operator kedua atau lebih hanya dibayar jasa operator dan perawat bedah disesuaikan dengan kasusnya; dan/atau d. Jika didampingi dokter spesialis lain (dokter Spesialis Penyakit Jantung, Dokter Ahli Syaraf atau Dokter Spesialis lainnya), maka jasa dokter yang mendampingi ditetapkan sebesar 15% dari jasa pelayanan operator kedua.

Pasal 25

(1) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi komponen biaya pelayanan penunjang non medik. (2) Besarnya tarif Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% dari tarif yang telah ditetapkan.

BAB 7

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Pasal 17

Koreksi

Pelayanan medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso terdiri dari : a. rawat jalan; b. rawat darurat; c. rawat inap; d. tindakan medik operatif; e. tindakan medik non operatif; dan f. home care (rawat rumah).

Pasal 18

Koreksi

(1) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi: a. pemeriksaan Dokter Umum; b. pemeriksaan Dokter Spesialis; c. pemeriksaan penunjang medik; dan/atau d. tindakan medis dan keperawatan. (2) Tarif Rawat Darurat setara dengan tarif rawat inap kelas II. (3) Pelayanan Rawat Darurat yang memerlukan tindakan medik operatif segera (cito) berdasarkan pertimbangan medis, maka jasa pelayanannya ditambah 30%. (4) Apabila pelayanan Rawat Darurat kurang dari 6 jam, hanya dihitung biaya pemeriksaan dokter, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang. (5) Apabila pelayanan Rawat Darurat lebih dari 6 jam, dihitung sesuai dengan tarif rawat inap kelas II.

Pasal 19

(1) Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas Utama I sampai dengan Utama IV. (2) Jumlah tempat tidur di kelas III disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang- kurangnya 35% dari tempat tidur yang tersedia. (3) Direktur Rumah Sakit diberikan kewenangan untuk menambah kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Besaran tarif rawat inap khusus/intermediate ward setara dengan tarif kelas I. (2) Besaran tarif rawat inap sehari (One Day Care)/Observasi di IGD/Observasi kamar bersalin setara dengan tarif kelas II, kecuali Haemodialisa dan pusat layanan Thalasemia setara dengan tarif kelas III. (3) Besaran Tarif High Care Unit (HCU) setara dengan tarif satu tingkat di atas kelas perawatan di mana HCU berada, kecuali HCU yang berada di Kelas I dan Utama I sampai dengan Utama IV besaran tarifnya ditambah 30% dari kelas perawatannya. (4) Tarif Rawat Inap bayi baru lahir yang dirawat gabung dengan ibunya ditetapkan sebesar 50% dari tarif rawat inap ibunya. (5) Bagi bayi yang tidak dirawat gabung dikenakan tarif sesuai dengan tempat perawatannya. (6) Besaran tarif rawat inap intensif setara dengan tarif utama IV.

Pasal 21

(1) Pelanggan yang karena indikasi medik dapat dirawat oleh lebih dari satu orang dokter spesialis atau rawat bersama. (2) Biaya visite/konsultasi dokter bagi pasien rawat inap yang dirawat oleh lebih dari satu orang dokter spesialis atau rawat bersama diperhitungkan sesuai dengan kasus yang ada atau jumlah dokter spesialis yang merawat. (3) Besarnya biaya visite/konsultasi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing adalah 32% dari jasa pelayanan rawat inap sesuai kelas perawatan. (4) Bagi pelanggan PT. Askes Sosial yang dirawat lebih dari satu dokter spesialis hanya diberikan satu dokter spesialis dan besarnya biaya visite/konsultasi adalah 32% dari jasa pelayanan rawat inap kelas perawatan perhari dan apabila pelayanan lebih dari satu dokter spesialis, maka biaya visite/konsultasi dibebankan kepada pasien bersangkutan.

Pasal 22

(1) Pelanggan dapat meminta perpindahan kelas perawatan yang diinginkan. (2) Perpindahan pelanggan ke kelas perawatan yang lebih tinggi atas permintaan pasien, maka semua biaya tindakan medik dan penunjang medik dihitung berdasarkan kelas perawatan yang diinginkan. (3) Perpindahan pelanggan PT. Askes Sosial dan penjamin lainnya ke kelas perawatan yang lebih tinggi atas permintaan pasien, maka selisih biaya perawatan pada kelas rawat inap yang diinginkan dibebankan kepada pasien yang bersangkutan. (4) Khusus bagi pelanggan peserta Keluarga Miskin (Gakin)/Jaminan Kesehatan Masyarakat dan sejenisnya, perpindahan hanya atas indikasi medik atau pertimbangan tertentu dan tidak perlu membayar selisih biaya rawat inap.

Pasal 23

(1) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, canggih dan khusus. (2) Jasa pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa medis dan jasa medis anestesi operatif. (3) (sepertiga) jasa pelayanan dokter operator.

Pasal 24

Tindakan Medik Operatif yang dilakukan di kamar operasi pada pelanggan yang memerlukan penanganan oleh lebih dari satu dokter atau operasi bersama, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut : a. Jasa Sarana ditetapkan satu kali, yaitu dari jasa Sarana tindakan medik operatif kasus utama; b. Jasa pelayanan bagi dokter anastesi ditetapkan satu kali, yaitu dihitung dari jasa pelayanan tindakan medik operasi kasus utama; c. Jasa pelayanan bagi dokter operator kedua atau lebih hanya dibayar jasa operator dan perawat bedah disesuaikan dengan kasusnya; dan/atau d. Jika didampingi dokter spesialis lain (dokter Spesialis Penyakit Jantung, Dokter Ahli Syaraf atau Dokter Spesialis lainnya), maka jasa dokter yang mendampingi ditetapkan sebesar 15% dari jasa pelayanan operator kedua.

Pasal 25

(1) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi komponen biaya pelayanan penunjang non medik. (2) Besarnya tarif Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% dari tarif yang telah ditetapkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 57

Koreksi

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur. (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 58

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya memuat; a. nama dan alamat wajib retribusi; b. besarnya kelebihan pembayaran; dan c. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 59

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. (3) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 63

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan dan segera melaporkannya kepada penyidik POLRI dan Penuntut Umum; dan/atau k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 6

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 7

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 4

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 5