PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERDA Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 6. Dinas . . . 6. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. 7. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. 8. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 9. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap pekerja migran INDONESIA asal Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 10. Keluarga Pekerja Migran INDONESIA adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di INDONESIA maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran INDONESIA di luar negeri. 11. Pekerja Migran INDONESIA Bermasalah adalah Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. 12. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan adalah Pekerja Migran INDONESIA yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. 13. Pekerja Migran INDONESIA Nonprosedural adalah Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 14. Pelindungan . . . 14. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. 15. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA asal Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 16. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran INDONESIA dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di INDONESIA hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. 17. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 18. Debarkasi adalah tempat kedatangan Pekerja Migran INDONESIA yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas. 19. Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara yang layak untuk menampung Pekerja Migran INDONESIA Nonprosedural selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain. 20. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 22. Orientasi . . . 22. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran INDONESIA memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 23. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 24. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 25. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran INDONESIA pada pemberi kerja. 26. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 27. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik korporasi berbadan hukum maupun korporasi yang bukan berbadan hukum. 28. Pengawasan . . . 28. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 29. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 6

Koreksi

Setiap Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA berhak: a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja; e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; f. memperoleh . . . f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja; g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di INDONESIA dan di negara tujuan penempatan; h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja; i. memperoleh akses berkomunikasi; j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan; l. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA ke daerah asal; m. memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA; dan n. memperoleh rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Pasal 7

Setiap Pekerja Migran INDONESIA wajib: a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan; b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan; c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan. Pasal 8 . . .

Pasal 8

Setiap Keluarga Pekerja Migran INDONESIA berhak: a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA; b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran INDONESIA yang meninggal di luar negeri; c. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA; dan d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

Koreksi

Pemerintah Provinsi melakukan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Pelindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja bagi Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. pelindungan administratif; dan b. pelindungan teknis. (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b. penetapan kondisi dan syarat kerja. (3) Pelindungan . . . (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran INDONESIA melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. Jaminan Sosial; d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran INDONESIA; e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f. pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran INDONESIA; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

(1) Pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas Calon Pekerja Migran INDONESIA diselenggarakan oleh LPK. (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LPK Pemerintah; b. LPK Pemerintah Provinsi; c. LPK Pemerintah Kabupaten/Kota; dan d. LPK Swasta. (3) LPK dibentuk dan menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pemerintah Provinsi menanggung biaya penyelenggaraan yang dibebankan pada peserta pelatihan kerja yang diadakan oleh LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (5) LPK . . . (5) LPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bekerja sama dengan Pemberi Kerja dan tanpa memungut biaya dari Calon Pekerja Migran INDONESIA. (6) LPK yang menyelenggarakan pelatihan kerja memfasilitasi Calon Pekerja Migran INDONESIA untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pemerintah Provinsi menanggung biaya yang dibebankan pada Calon Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diselenggarakan oleh LPK Provinsi dan LPK Swasta.

Pasal 12

(1) LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA untuk memperoleh kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan. (2) Pemerintah Provinsi menjamin ketercukupan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, serta ketersediaan program dan modul pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh LPK Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 13 . . .

Pasal 13

(1) Setiap Calon Pekerja Migran INDONESIA harus memiliki dokumen sebagai syarat penempatan pada negara tujuan. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c. sertifikat kompetensi kerja; d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f. visa kerja; g. perjanjian penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan h. perjanjian kerja. (3) Pemerintah Provinsi melalui LTSA Pekerja Migran INDONESIA dapat memberikan bantuan dana bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang tidak mampu untuk membayar biaya pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, kecuali sudah ditanggung oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pekerja Migran INDONESIA dengan jenis jabatan tertentu tidak dapat dibebani biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Jenis . . . (2) Jenis jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurus rumah tangga; b. pengasuh bayi; c. pengasuh lansia; d. juru masak; e. sopir keluarga; f. perawat taman; g. pengasuh anak; h. petugas kebersihan; i. pejerka lading/perkebunan; dan j. awak kapal perikanan migran.

Pasal 15

(1) Setiap Calon Pekerja Migran INDONESIA wajib mengikuti OPP. (2) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (3) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap: a. peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan; b. materi perjanjian kerja; c. adat istiadat budaya negara tujuan penempatan; d. edukasi keuangan; e. ancaman dan bahaya radikalisme dan ekstremisme; f. tindak pidana perdagangan orang; g. penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; h. bahaya narkoba; i. pentingnya . . . i. pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan pengasuhan anak jarak jauh; j. tata cara pengaduan masalah yang dialami oleh Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya; dan k. materi lain yang dianggap perlu. (4) Biaya penyelenggaraan OPP dibebankan pada APBD.

Pasal 16

Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran INDONESIA gagal berangkat karena: a. bencana dan/atau perang di negara tujuan penempatan; b. hasil pencegahan pemberangkatan; c. penipuan; d. pembatalan perjanjian kerja sepihak; e. korban perdagangan orang; f. sakit; dan/atau g. korban kekerasan seksual.

Pasal 17

Pelindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b. fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran INDONESIA yang belum terpenuhi; c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran INDONESIA yang sakit dan meninggal dunia; d. pelayanan pengaduan Pekerja Migran INDONESIA; e. pendataan Pekerja Migran INDONESIA setelah bekerja; dan f. rehabilitasi sosial. Paragraf 1 . . .

Pasal 27

Dalam rangka melakukan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, Pemerintah Provinsi membentuk: a. LTSA Pekerja Migran INDONESIA; dan b. Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 28

(1) LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dibentuk oleh Gubernur dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (2) LTSA . . . (2) LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di beberapa kabupaten/kota di Daerah dengan mempertimbangkan: a. jumlah Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA yang dilayani; b. potensi permasalahan Pekerja Migran INDONESIA; c. kemudahan akses pelayanan Pekerja Migran INDONESIA; dan/atau d. ketersediaan sarana, prasarana, dan personil. (3) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana, anggaran, teknologi, jenis layanan, dan prosedur layanan pada setiap LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (4) LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 29

LTSA Pekerja Migran INDONESIA bertugas: a. memberikan informasi jenis, syarat, dan prosedur layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA; b. memberikan informasi lowongan dan syarat bekerja di luar negeri secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu; c. memberikan . . . c. memberikan layanan pemenuhan persyaratan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; d. menangani permasalahan Pekerja Migran INDONESIA sebelum dan setelah bekerja; dan e. memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Bermasalah dan/atau yang meninggal dunia.

Pasal 30

Pekerja Migran INDONESIA tidak dikenai biaya dalam pelayanan yang diberikan pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LTSA Pekerja Migran INDONESIA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

(1) Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dibentuk sebagai pusat pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran INDONESIA yang bermasalah. (2) Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di beberapa daerah kabupaten/kota di Daerah dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan jumlah penanganan kasus Pekerja Migran INDONESIA yang bermasalah pada daerah yang bersangkutan. (3) Pemerintah . . . (3) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan sarana prasarana, sistem layanan, sumber daya manusia yang kompeten, dan anggaran dalam penyelenggaraan layanan pada Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (4) Biaya penyelenggaraan layanan pada Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan layanan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA dapat bekerja sama dengan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Fasilitasi Penyelesaian Hak Pekerja Migran INDONESIA yang Belum Terpenuhi

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran INDONESIA yang belum terpenuhi selama bekerja di negara tujuan penempatan. (2) Fasilitasi . . . (2) Fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. mencari informasi terkait dengan sebab belum terpenuhinya hak Pekerja Migran INDONESIA; b. pemberian informasi kepada Pemerintah dan P3MI terkait dengan hak Pekerja Migran INDONESIA yang belum dipenuhi; dan c. mempertemukan Pekerja Migran INDONESIA dengan Pemerintah dan P3MI untuk memperjelas dan menyelesaikan hak Pekerja Migran INDONESIA yang belum dipenuhi oleh Pemberi Kerja. (3) Dalam melakukan fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah dan P3MI.

Pasal 22

Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA meninggal dunia di luar negeri, P3MI wajib: a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran INDONESIA kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, serta anggota keluarganya yang bersangkutan; c. memulangkan . . . c. memulangkan jenazah Pekerja Migran INDONESIA ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran INDONESIA atas persetujuan pihak keluarganya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; e. memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran INDONESIA untuk kepentingan keluarganya; dan f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran INDONESIA, termasuk hak atas Jaminan Sosial yang seharusnya diterima.

BAB 5

Rehabilitasi Sosial

Pasal 24

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi melakukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya. (2) Rehabilitasi . . . (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial, keterpaparan faham radikalisme dan ekstremisme, dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. (3) Pemerintah Provinsi memberikan pelayanan khusus bagi Pekerja Migran INDONESIA dan/atau keluarganya yang terpapar faham radikalisme melalui penyediaan sumber daya manusia dan program yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Rumah Singgah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 25

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pemberian layanan peningkatan keterampilan kerja; b. pendampingan pelaksanaan kegiatan usaha; c. pemberian edukasi keuangan dan kewirausahaan; dan/atau d. bantuan modal usaha. (3) Dalam . . . (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota di provinsi lain, dunia usaha, lembaga pelatihan, satuan pendidikan, organisasi Pekerja Migran INDONESIA, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 26

LTSA Pekerja Migran INDONESIA Daerah menyelenggarakan OPP bagi Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan dalam hal LTSA Pekerja Migran INDONESIA Kabupaten/Kota tidak menyelenggarakan OPP. BAB V KELEMBAGAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB Kedua

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pekerja Migran INDONESIA tidak dikenai biaya dalam pelayanan yang diberikan pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LTSA Pekerja Migran INDONESIA diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENDIRIAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 34

Koreksi

(1) P3MI yang berkantor pusat di luar Daerah dan melakukan penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang berasal dari Daerah wajib mendirikan Kantor Cabang P3MI di Daerah. (2) Pendirian Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi melalui Online Single Submission. (3) Izin . . . (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi P3MI untuk melaksanakan perekrutan Calon Pekerja Migran INDONESIA di seluruh wilayah Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin pembentukan Kantor Cabang P3MI diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

(1) P3MI yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah harus mendaftarkan diri kepada Dinas Provinsi. (2) P3MI yang berkantor pusat di Daerah tidak dapat membentuk kantor cabang di Daerah. (3) Pembentukan dan perizinan kantor pusat di Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang P3MI menjadi tanggung jawab kantor pusat P3MI. (2) Kantor cabang P3MI melakukan kegiatan: a. penyuluhan dan pendataan Calon Pekerja Migran INDONESIA; b. perekrutan dan seleksi Calon Pekerja Migran INDONESIA; dan/atau c. penyelesaian kasus Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebelum dan setelah bekerja.

Pasal 37

P3MI yang melakukan kegiatan di Daerah atau yang mendirikan kantor cabang di Daerah wajib: a. memenuhi hak Pekerja Migran INDONESIA sebelum, selama, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung . . . b. menanggung segala biaya penyelesaian kasus Pekerja Migran INDONESIA; c. merekrut Calon Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan; d. mendaftarkan Calon Pekerja Migran INDONESIA untuk mengikuti OPP; e. segera melakukan pemberangkatan terhadap Calon Pekerja Migran INDONESIA tanpa melalui penampungan; dan f. melaporkan data kepulangan Pekerja Migran INDONESIA ke Daerah dan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA dari Daerah kepada LTSA Pekerja Migran INDONESIA serta menyelesaikan kasus Pekerja Migran INDONESIA sebelum dan setelah bekerja.

BAB VII

PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 38

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi memberikan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran INDONESIA. (2) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya. (3) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi: a. Pekerja Migran INDONESIA yang berangkat melalui pelaksana penempatan; b. Pekerja Migran INDONESIA Bermasalah; dan c. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan. Bagian . . .

Pasal 39

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya sebelum dan setelah bekerja. (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk bantuan hukum. (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak bagi Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya. (4) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 40

(1) Dalam rangka memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran INDONESIA, Pemerintah Provinsi melakukan desiminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA dan masyarakat mengenai daftar negara tujuan penempatan yang memenuhi ketentuan: a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing; b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik INDONESIA; dan/atau c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. (2) Pelaksanaan . . . (2) Pelaksanaan desiminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media informasi cetak dan/atau sistem informasi elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat luas. (3) Pemerintah Provinsi melakukan upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran INDONESIA ke negara tujuan bekerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Dalam upaya pelidungan hukum bagi Pekerja Migran INDONESIA, Setiap Orang dilarang: a. menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada Pekerja Migran INDONESIA sebagai jaminan; dan b. melakukan tindakan pemerasan terhadap Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA melalui pembebanan biaya penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 42

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan sosial bagi Pekerja Migran INDONESIA melalui: a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi kerja; b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi; c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya; d. penyelenggaraan . . . d. penyelenggaraan Jaminan Sosial; e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan f. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan. (2) Penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan ekonomi bagi Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan kewenangannya melalui: a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan; b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; c. edukasi kewirausahaan; dan d. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan bagi Keluarga Pekerja Migran INDONESIA pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja. (2) Pemerintah . . . (2) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pelindungan Hukum

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Pasal 41

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

Koreksi

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawas Ketenagakerjaan Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana; c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana; e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana; g. melakukan . . . g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; l. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; n. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVI . . .

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 7

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Ketiga

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35