Koreksi Pasal 6

(1) Pemerintah Provinsi memberikan Pelindungan kepada Koperasi dengan: a. MENETAPKAN bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; b. MENETAPKAN . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) b. MENETAPKAN bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan c. Pelindungan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan Koperasi. (2) Selain Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu atau kondisi darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam bentuk: a. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan modal; dan/atau d. bantuan bentuk lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pelindungan lainnya dan tata cara Pelindungan Koperasi diatur dalam Peraturan Gubernur.