Koreksi Pasal 19

(1) Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan dan pembinaan; dan c. pengawasan dan pertanggungjawaban. (2) Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, terpadu berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan. (3) Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif gender, memanfaatkan teknologi informasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan pembiayaan yang mencukupi. (4) Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi yang dinamis antara antara sektor kesehatan dengan sektor lain, pusat dan daerah dengan mempertimbangkan desentralisasi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.