Koreksi Pasal 41

(!) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diberikan tunjangan risiko, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. (2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dibebankan pada APBD dan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah. (3) Tata cara pemberian dan besaran tunjangan risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.