Koreksi Pasal 33

(1) Pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (2) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.