Koreksi Pasal 35

(1) Gubernur melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah. (2) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koordinator pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah.