Koreksi Pasal 6

Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media bertanggung jawab menyelenggarakan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.