PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah. 7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Daerah. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dalam lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki. 10. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. 11. Desa Wisata Lintas Kabupaten/Kota adalah desa wisata yang berada dalam lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 12. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata. 13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 14. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. 15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 16. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 17. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. 18. Pondok Wisata (Homestay) adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

BAB III

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 7

Koreksi

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan: a. pencanangan Desa wisata; b. penilaian Desa Wisata; dan c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah. (2) Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa: a. data profil wilayah; b. potensi wisata yang akan dikembangkan; c. data pengunjung Desa Wisata; d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan f. rencana mitigasi bencana.

Pasal 9

(1) Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan: a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan; c. manajemen pemasaran pariwisata; dan d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa; b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa; c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata; f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata; g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 10

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 11

Gubernur MENETAPKAN sebuah desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Gubernur MENETAPKAN desa/kelurahan menjadi Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 16

Koreksi

Pengembangan Desa Wisata meliputi: a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata; b. pemasaran Desa Wisata; c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan d. kerjasama kemitraan.

Pasal 17

Koreksi

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi: a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa; b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa; c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c antara lain: a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata; b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 20

(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau perangat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 21

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 antara lain dapat berbentuk: a. kerjasama bagi hasil usaha; b. kerjasama produksi; c. kerjasama manajemen; dan/atau d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 22

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban; e. pendanaan; f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan g. penyelesaian perselisihan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

BAB XIII

Pasal 36

BAB XIV

Pasal 37

BAB XV

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40