Koreksi Pasal 25

(1) Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga.