PERDA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

PERDA Nomor 13 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Ketiga

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 16A

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 16B

BAB Keenam

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 48A

Koreksi

(1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha. (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Pasal 48B

(1) Untuk memperoleh izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon; b. akta pendirian badan usaha; c. profil badan usaha; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan: a. sertifikat badan usaha sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah; b. tenaga teknik yang bersertifikat; c. penanggung jawab teknik; dan d. sistem manajemen mutu.

Pasal 48C

Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib : a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu; b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ; c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.

Pasal 48D

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48E

Izin usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

(1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur. (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan b. setelah memperoleh izin dari Gubernur. (4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; b. serat optik pada jaringan; c. konduktor pada jaringan; dan d. kabel pilot pada jaringan. (5) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri dokumen paling kurang berupa: a. identitas pemohon; b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan; c. profil calon pemanfaat jaringan; d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan; e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur. 19. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, Pasal 46, Pasal 48C, Pasal 52 ayat (3), Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 20. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berubah sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (4) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 September 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 12 September 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTO SOEDARMO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (13-265/2019)

(1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki sertifikat laik operasi. (3) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi. (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri. (5) Lembaga Inspeksi Teknis yang terkreditasi dapat melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah setelah mendapatkan penugasan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur, pada: a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; b. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur. (6) Dalam hal pelaksanaan sertifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknis yang belum terakreditasi maka badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dan Lembaga Pemerintah harus mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur. (7) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik terakreditasi sebagaimana dimaksud ayat (5) sebelum menerbitkan Sertifikat Laik Operasi, wajib mendapatkan nomor register dari Kepala SKPD (8) Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sertifikat Laik Operasi ditetapkan oleh Kepala SKPD (9) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur. (10) Jangka waktu sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi pembangkit tenaga listrik; b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi transmisi tenaga listrik dan instalasi distribusi tenaga listrik; c. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah dan/atau tegangan tinggi. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur. 17. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri. (4) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Lembaga Pemerintah yang belum terakreditasi, setelah mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang bekerja pada: a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; b. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur. d. melakukan pemeliharaan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang terhubung dengan instalasi yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Gubernur. (5) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Lembaga Pemerintah yang belum terakreditasi, setelah mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi assesor yang bekerja pada: a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; b. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur. d. melakukan pemeliharaan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang terhubung dengan instalasi yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Gubernur. 18. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (5) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB Ketiga

Pasal 16A

Pasal 16B

BAB Ketiga

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 16C

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 37

Pasal 43

BAB Keenam

Pasal 48A

Pasal 48B

Pasal 48C

Pasal 48D

Pasal 48E

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 63

Pasal 65

Pasal II