Koreksi Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; b. Penanaman Modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur; c. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.