Koreksi Pasal 16

(1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan setelah: a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang bersangkutan; b. melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan c. mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.