Koreksi Pasal 10

(1) Daerah dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah. (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah dilakukan koordinasi teknis oleh Pemerintah Provinsi. (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.