Koreksi Pasal 52

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.