Koreksi Pasal 16

(1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas. (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.