Koreksi Pasal 31

(1) Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pelaksana Layanan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. sanksi kepegawaian; d. penghentian sementara kegiatan; e. penghentian tetap kegiatan; f. pencabutan sementara izin; g. pencabutan tetap izin; h. denda administratif; i. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.