Koreksi Pasal 21

(1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah. (3) Gubernur melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri. (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.