Koreksi Pasal 57

(1) Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan, baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, non pemerintah, lembaga independen maupun badan hukum Daerah. (2) Setiap jenis pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Dokumen Kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.