Koreksi Pasal 9

(1) Perencanaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Penetapan agenda prioritas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pemantauan Informasi kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi, serta dengan memperhatikan isu terindikasi krisis. (3) Dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melibatkan Perangkat Daerah.