Koreksi Pasal 6

(1) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. (2) Dalam penyusunan rencana aksi daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melibatkan para pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.