Koreksi Pasal 8
PERDA Nomor 9 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
Teks Saat Ini
(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. PKN, yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
b. PKW, yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional; dan
c. PKL, yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.
(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di:
a. Kawasan Perkotaan Bodebek;
b. Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan
c. Cirebon.
(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
a. Sukabumi;
b. Palabuhanratu;
c. Indramayu;
d. Tasikmalaya;
e. Pangandaran;
f. Cidaun-Rancabuaya;
g. Patimban;
h. Kadipaten-Kertajati; dan
i. Cikampek-Cikopo.
(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di:
a. Daerah Kabupaten Bekasi meliputi Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, dan Setu;
b. Daerah Kabupaten Bogor meliputi Cibinong, Cileungsi- Jonggol, Parung, Cigudeg-Rumpin, Caringin, dan Parungpanjang;
c. Daerah Kabupaten Sukabumi meliputi Cibadak, Cicurug, Sagaranten, dan Jampangkulon;
d. Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Cianjur, Sukanagara, dan Sindangbarang;
e. Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu di Purwakarta;
f. Daerah Kabupaten Karawang meliputi Karawang, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat, dan Cilamaya;
g. Daerah Kabupaten Bandung meliputi Ciwidey dan Pangalengan;
h. Daerah Kabupaten Bandung Barat meliputi Cililin dan Lembang;
i. Daerah Kabupaten Sumedang meliputi Sumedang, Conggeang-Tomo, dan Wado;
j. Daerah Kabupaten Subang meliputi Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Cipunagara, dan Pabuaran;
k. Daerah Kabupaten Indramayu meliputi Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi-Kroya, Tukdana, Krangkeng, Haurgeulis, dan Patrol;
l. Daerah Kabupaten Cirebon meliputi Arjawinangun, Lemahabang, Palimanan, dan Ciledug;
m. Daerah Kabupaten Majalengka meliputi Majalengka, Talaga, dan Rajagaluh;
n. Daerah Kabupaten Kuningan meliputi Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, dan Mandirancan;
o. Daerah Kabupaten Garut meliputi Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Mekarmukti, dan Cibiuk-Limbangan;
p. Daerah Kabupaten Tasikmalaya meliputi Singaparna, Cikatomas, Ciawi, dan Karangnunggal;
q. Daerah Kabupaten Ciamis meliputi Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, dan Cisaga;
r. Daerah Kota Banjar; dan
s. Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu di Parigi.
(5) Sistem pusat permukiman sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan yang tersebar di:
a. Daerah Kabupaten Bekasi sebagai sentra industri maritim;
b. Daerah Kabupaten Subang sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan serta sentra industri bioteknologi kelautan;
c. Daerah Kabupaten Karawang, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, serta sentra industri bioteknologi kelautan;
d. Daerah Kabupaten Indramayu, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, dan pelabuhan perikanan;
e. Daerah Kota Cirebon, sebagai pusat pelabuhan perikanan dan sentra industri maritim;
f. Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budi daya, dan sebagai pelabuhan perikanan;
g. Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, dan destinasi wisata;
h. Daerah Kabupaten Garut, sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya serta pelabuhan perikanan;
i. Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata serta sentra industri bioteknologi kelautan; dan
j. Cidaun-Rancabuaya, sebagai destinasi wisata.
(6) PKW di Patimban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan rencana pengembangan pusat permukiman yang penetapannya mengikuti ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Koreksi Anda