Koreksi Pasal 8

(1) Gubernur MENETAPKAN standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi sesuai kewenangannya dengan Keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi. (3) Dalam melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan verifikasi. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal bersama Tim Verifikasi.