Koreksi Pasal 81

(1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial. (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.