Koreksi Pasal 13

(1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD, UKPD, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. arah dan strategi; b. sasaran dan target; dan c. program dan kegiatan. (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.