PERDA

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERDA Nomor 15 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002) diubah, sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal5 (1) Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000.000.000,00 (tiga t~liun lima ratus miliar rupiah) ditingkatkan' menjadi sebesar Rp. 11.500.000.000.000,00 (sebelas triliun 1iID.a ratus miliar rupiah). (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal disetor sebesar Rp. 2.931.159.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh sembilanjuta rupiah). (3) Perubahan Modal dasar danlatau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor seb~gaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : i Pasal9 (1) PT. Bank DKI diurus dan dipimpin oleh Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Malla Esa; b. berakhlaq dan moral yang baik; dan c. memiliki keahlian di bidang perbankan. (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas, dan wewenang Direksi, diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;