Koreksi Pasal 11

(1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Terminal Penumpang. (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. rencana induk terminal; dan d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas. (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik Daerah; c. badan usaha milik desa; dan d. swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.