Koreksi Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, menugaskan badan usaha milik daerah bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. (3) Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di lokasi yang mudah dijangkau. (4) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur persyaratan yang sederhana dan mudah dan persyaratan yang lunak serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.