Koreksi Pasal 35

(1) Dalam rangka menilai pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan wajib melaksanakan penilaian kinerja. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. periodik; dan/atau b. insidentil. (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal: a. adanya ketidakwajaran data realisasi Angkutan pada sistem informasi Pengelolaan Terminal Penumpang atau data laporan; dan/atau b. adanya laporan dari Masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.