PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

PERDA Nomor 9 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terdiri dari PRESIDEN beserta para Menteri. 2. Daerah adalah Provinsi Banten. 3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Banten. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Gubernur adalah Gubernur Banten. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten. 7. Antar wilayah adalah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. 8. Antar Daerah adalah antar Provinsi Banten dengan Provinsi lain. 9. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-progam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta sebagai kebijaksanaan penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Provinsi Banten. 10. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat RPKW adalah rencana pemanfaatan potensi pariwisata di kawasan pariwisata, rencana struktur tingkat pelayanan dan sistem jaringan transportasi, serta rencana distribusi unit kawasan wisata dalam kawasan wisata. 11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait di bidang tersebut. 12. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek wisata dan daya tarik wisata. 13. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata. 14. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut; 15. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 16. Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 17. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya di singkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Provinsi Banten. 18. Sub Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya di singkat DTW adalah bagian dari Daerah Tujuan Wisata yang mencakup beberapa wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten atau Kota yang pengelompokannya berdasarkan zona pengembangan wisata tematis. 19. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 20. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan objek wisata langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui diwilayah lain serta sudah teruji oleh pasar wisata domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh. 21. Kawasan Andalan adalah kawasan wisata dengan objek wisata dan daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional dan mempunyai kontribusi perekonomoian pada skala Provinsi Banten. 22. Kawasan Pengembangan adalah kawasan wisata dengan objek wisata dan daya tarik wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produk yang cukup besar dimasa mendatang, meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestik.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Koreksi

RIPP sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Provinsi Banten dan daerah berazaskan pada: a. Pemanfaatan Potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna; b. Pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri; c. Keterpaduan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah; d. Berkelanjutan dalam menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepartiwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; e. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang diterapkan dengan tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepartiwisataan di daerah.

Pasal 3

RIPP dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Banten dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Tujuan RIPP adalah: a. Meletakkan pondasi/dasar bagi peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata; b. Memayungi Peraturan-Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lainnya yang ada di daerah yang berkaitan dengan pengembangan unsur-unsur pariwisata; c. Memberikan arah bagi perencanaan pengembangan pariwisata; d. Memberikan panduan umum bagi perencanaan hubungan-hubungan antar kelembagaan dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 5

Ruang lingkup RIPP meliputi : a. Pengembangan Produk Pariwisata; b. Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan Pariwisata; c. Pengembangan Pasar wisata, Pemasaran dan Promosi Pariwisata; d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan; e. Pengembangan Institusi dan Kelembagaan Pariwisata; f. Pengembangan Investasi Pariwisata.

BAB VII

STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Pasal 12

Koreksi

Cakupan aspek yang diperlukan dalam Pengembangan Pariwisata: a. Aspek Ekonomi; b. Aspek Pemasaran; c. Aspek Pengembangan Produk Pariwisata; d. Aspek Pemanfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata; e. Aspek Pengelolaan Lingkungan; f. Aspek Pengmenbangan Sumber Daya Manusia; g. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 13

Koreksi

Landasan dalam strategi pengembangan pariwisata meliputi: a. Pariwisata yang menunjukan ciri kelokalan dan keaslian daerah setempat; b. Pariwisata yang serasi dengan lingkungan di mana produk wisata akan dikembangkan; c. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata memperhatikan standar- standar internasional dalam hal kualitas bangunan, keamanan dan kesehatan dengan tetap mengedepankan unsur kelokalan; d. Pengembangan Pariwisata memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Pasal 14

Strategi pengembangan pariwisata meliputi: a. Strategi Pengembangan Produk Wisata; b. Strategi Pengembangan Pasar Dan Promosi; c. Strategi Pemanfaatan Ruang untuk Pariwisata; d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia; e. Strategi Pengembangan Investasi; f. Strategi Pengelolaan Lingkungan.

Pasal 15

Pendekatan Pengembangan Kepariwisataan Daerah, meliputi : a. Pendekatan Ekonomis; b. Spesial Infrastruktural; c. Holistik Intersektoral dan Berkelanjutan; d. Pendekatan Sosial Budaya dan Kesejarahan e. Pendekatan Lingkungan f. Pendekatan Pendidikan

Pasal 16

(1) Pengembangan produk pariwisata diarahkan kepada: a. Pengembangan yang menempatkan objek wisata budaya dan alam unggulan sebagai objek sentral dan pintu distribusi wisatawan ke objek lain di daerah; b. Pengembangan keterpaduan antara keunikan lokal, daya tarik alam, budaya dan sosial kemasyarakatan sebagai produk kolektif antar wilayah dan daerah; c. Pengembangan keterkaitan antar produk melalui paket wisata tematis, wisata alam, budaya religius dan minat khusus; d. Pengembangan keanekaragaman daya tarik produk wisata dan peningkatahn kualitas pelayanan bagi wisatawan yang berbasis pada prinsip pariwisata berkelanjutan. (2) Pengembangan produk pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi antara lain: a. Pengembangan Wisata Religi b. Pengembangan Wisata Pedesaan c. Pengembangan Wisata Bahari d. Pengembangan Wisata Warisan Budaya e. Pengembangan Wisata Petualangan f. Pengembangan Ekowisata g. Pengembangan Agrowisata h. Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran

Pasal 17

(1) Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan, diarahkan pada pengembangan berbasis kawasan dengan keterkaitan kedalam (inward linkages) dan keluar (outward linkages) antar wilayah atau daerah dengan prinsip pengembangan pariwisata tanpa batas; (2) Pengembangan keruangan atau kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dasar : a. Mengembangkan Kepariwisataan Daerah dalam konteks regional terpadu; b. Mengembangkan Karakteristik Produk Wisata terpadu melalui Jenis Fasilitas pengembangan wisata; c. Mengembangkan Kepariwisataan melalui produk wisata terpadu dengan pengembangan wisata tematis.

Pasal 18

(1) Pengembangan Kepariwisataan Daerah dalam konteks Regional Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri dari : a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan; b. Pengembangan jaringan kunjungan wisatawan melalui kerjasama pembangunan produk wisata; c. Pengembangan jalur dan koridor wisata; d. Pengembangan pemasaran produk wisata. (2) Jenis fasilitas pengembangan wisata terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, adalah pengembangan jenis fasilitas layanan wisata yang minimal harus ada pada masing-masing tingkatan skala pusat pelayanan yang terdiri dari : a. Skala Pusat Pelayanan Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata ; b. Skala Pusat Pelayanan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata; c. Skala Pusat Pelayanan Kawasan Wisata. (3) Pengembangan wisata tematis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c adalah pengembangan tematis objek wisata dan daya tarik wisata pada DTW yang terdiri dari : a. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata A; b. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata B; c. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata C.

Pasal 19

Pasal 20

(1) Dalam rangka pengembangan dan promosi pariwisata, Gubernur dapat membentuk Lembaga Koordinasi yang tugasnya memfasilitasi dan Koordinasi. (2) Data pengembangan, keruangan atau kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dan Pasal 18, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Pengembangan pasar dan Pemasaran, wajib memperhatikan aspek pokok sebagai berikut : a. Penetapan dan Pengembangan Daerah poros dan jeruji pada daerah potensial dan daerah pendukung; b. Pengembangan koordinasi pemasaran antar daerah khususnya antara daerah poros dengan daerah jeruji; c. Pengembangan citra merek yang kuat untuk daerah-daerah poros (daerah potensial); d. Penciptaan System Informasi Pasar dan pemasaran bagi daerah; e. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata daerah; f. Pengembangan aliansi strategis dengan pesaing-pesaing utama; g. Pengembangan system transportasi darat, laut dan udara; h. Penciptaan jaringan keterkaitan pemasaran dengan daerah tujuan lain. (2) Pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 21 menggunakan strategi antara lain : a. Internal meliputi : 1) Pengembangan deferensial dan diversifikasi produk dan harga; 2) Pemanfaatan aplikasi teknologi informasi bagi promosi dan sistem informasi pariwisata daerah; 3) Eksplorasi potensi kepariwisataan bagi investor daerah dengan memperhatikan kelestarian alam dan budaya setempat; 4) Pemeliharaan pasar yang telah ada melalui peningkatan tawaran keragaman produk dan layanan; b. Eksternal meliputi : 1) Pengembangan Citra Pariwisata Daerah; 2) Eksplorasi Pasar Investor Bidang Pariwisata; 3) Aliansi strategis dengan mitra dan pesaing. 4) Menjalin kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

Pasal 22

Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada : a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata melalui pendidikan formal dan informal; b. Pembenahan Sistem Pelayanan melalui pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku Pariwisata dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata.

Pasal 23

(1) Pengembangan Institusi dan Kelembagaan diarahkan pada : a. Konsolidasi internal pariwisata daerah; b. Pengembangan kelembagaan, sistem dan pelayanan perizinan. (2) Pengembangan Institusi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Peningkatan Koordinasi Intern Pemerintah Daerah; b. Peningkatan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Peningkatan Koordinasi Program dan evaluasi kegiatan pariwisata dengan swasta.

Pasal 24

(1) Pengembangan Investasi diarahkan pada : a. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di dalam maupun di luar Daerah; c. Mendorong terciptanya kemudahan investasi. (2) Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Pengembangan Standarisasi Sistem Dan Prosedur Investasi Pariwisata; b. Pengembangan Investasi Pada Sarana Dan Prasarana Pendukung Pariwisata; c. Pengembangan Investasi Pada Pengembangan Objek Wisata.

BAB Keenam

Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KEPARIWISATAAN

Pasal 25

Koreksi

(1) Fasilitas pelayanan umum pariwisata meliputi : a. Hotel; b. Mandala Wisata; c. Penginapan; d. Pondok Wisata; e. Rumah Makan; f. Gerai Cindramata; g. Tempat penukaran mata uang asing; serta h. Tempat Rekreasi dan Hiburan. i. Tempat Ibadah. j. Sarana Kebersihan dan Kesehatan. (2) Untuk meningkatkan kualitas daya tarik dan sistem pelayanan wisata, di setiap Objek Wisata dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai antara lain Musholla, jalan, listrik, telepon, air bersih, pos keamanan, pos keselamatan wisatawan dan lain-lain. (3) Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Umum Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta. (4) Persyaratan Penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

(1) Fasilitas angkutan pariwisata berupa kendaraan wisata antara lain : a. Pesawat udara; b. Bus; c. Taksi; d. Ferry; e. Speedboat; f. Angkutan tradisional. (2) Penyelenggaraan fasilitas angkutan dan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta; (3) Persyaratan Penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

(1) Fasilitas Informasi Pariwisata merupakan pelayanan informasi dibidang kepariwisataan yang dalam penyelenggaraannya dibentuk Pusat Informasi Pariwisata; (2) Kabupaten/Kota menyediakan Fasilitas Informasi Pariwisata; (3) Penyelenggaraan fasilitas Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta; (4) Persyaratan Penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Bagian Ke Empat Sistem Aksesibilitas dan sistem Transportasi

Pasal 28

(1) Pengembangan Sistem Aksesibilitas diarahkan pada upaya memberikan kemudahan bagi mobilitas dan pergerakan wisatawan domistik dan wisatawan mancanegara; (2) Pengembangan Sistem Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pengembangan Aksesibilitas Inter Regional; b. Pengembangan Aksesibilitas Intra Regional; c. Pengembangan Aksesibilitas Internasional. Bagian Ke Lima Sistem Transportasi Wisata

Pasal 29

(1) Sistem Transportasi wisata meliputi : a. Transportasi Internal; b. Transportasi Eksternal. (2) Transportasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sistem transportasi daerah yang mengatur distribusi wisatawan atau paket wisata dari penginapan sampai ke Objek Wisata dan sebaliknya; (3) Transportasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem transportasi yang mengatur arus wisatawan domistik dan wisatawan mancanegara.

(1) Pengembangan Skala Pusat Pelayanan Satuan Wilayah Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, diprioritaskan kepada : a. Pengembangan Fasilitas Transfer Modal Skala Regional Lintas Batas; b. Fasilitas Gerbang Wisata; c. Fasilitas Akomodasi Hotel Berbintang; d. Fasilitas Rumah Makan; e. Fasilitas Telekomunikasi; f. Fasilitas Penjualan Cinderamata Dan Kelengkapan Perjalanan Wisata; g. Fasilitas Informasi Wisata; h. Fasilitas Bank dan Penukaran Uang/Money Changer; i. Fasilitas Pengatur Perjalanan atau Biro Perjalanan Wisata; j. Fasilitas Pusat Perbelanjaan dan Pasar Induk. k. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan. l. Fasilitas Ibadah m. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya (2) Pengembangan Skala Pusat Pelayanan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b, diproritaskan kepada : a. Fasilitas Transfer Modal Skala Regional Lintas Kabupaten/Kota b. Fasilitas Akomodasi Hotel Berbintang; c. Fasilitas Tempat Peristirahatan; d. Fasilitas Telekomunikasi; e. Fasilitas Penjualan Cinderamata Dan Kelengkapan Perjalanan Wisata; f. Fasilitas Rumah Makan; g. Falisitas Pusat Informasi Kepariwisataan; h. Fasilitas Bank Dan Penukaran Uang; i. Fasilitas Biro Perjalanan Wisata; j. Fasilitas Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Induk Skala Kabupaten/Kota. k. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan. l. Fasilitas Ibadah m. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya (3) Pengembangan skala pusat pelayanan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, diprioritaskan kepada : a. Fasilitas Transfer Mode Skala Lokal/Kecamatan; b. Fasilitas Akomodasi, Wisma atau Hotel Melati; c. Fasilitas Tempat Peristirahatan; d. Fasilitas Telekomunikasi; e. Fasilitas Penjualan Cinderamata atau Kelengkapan Perjalanan Wisata; f. Fasilitas Rumah Makan; g. Papan Informasi Wisata; h. Fasilitas Pasar Skala Lokal/Kecamatan. i. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan. j. Fasilitas Ibadah k. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya (4) Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), diprioritaskan untuk : a. Pengembangan Produk pariwisata berbasis wisata alam bahari, wisata kota dan wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan; b. Pengembangan Produk pariwisata Berbasis wisata alam bahari, wisata alam hutan, flora dan fauna dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata; c. Pengembangan produk wisata berbasis wisata alam bahari dan wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata. d. Pengembangan produk pariwisata yang tidak dapat ditangani oleh Kabupaten dan Kota dilaksanakan oleh tingkat Provinsi.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketujuh

Pasal 21

BAB Kedelapan

Pasal 22

BAB Kesembilan

Pasal 23

BAB Kesepuluh

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

BAB XIII

Pasal 36

BAB XIV