PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN

PERDA Nomor 7 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. 3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 4. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten. 6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 8. Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan. 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 10. Akses Informasi adalah kemudahan akses dengan ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat. 11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

BAB XI

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

BAB XIV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27