PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PERDA Nomor 5 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Banten. 2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalh kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebvgai Badan Eksekutif Daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Banten. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten. 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak derah; 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim; 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek paja, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 15. Pembukaan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modala, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak pajak berakhir. 16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersanagkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar bergerak. 17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. 18. Pajak Kendaraan Bermotor Selanjutnya disebut pajak adalah pajak yang dipungut atas kempemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. 19. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 20. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah Tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak; 21. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimanan tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku; 22. Suatu Pembertahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD atau SPPKB adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 23. Surat Setoran Pajak Daeah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleha Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur; 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sutat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak; 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukkan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokoko pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 26. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang mennetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlaha kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketatapan pajak yang menntukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi admistrasi berupa bunga dan atau denda; 30. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lannya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 33. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tuis, kesalahan hitung dan atau kekliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagiahn Pajak Daerah; 34. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olah Wajib Pajak.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

Koreksi

(1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu dan lain hal masa dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka dapat dilakukan Restitusi. (3) Bagian dari bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan penuh.

Pasal 13

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 14

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor di Daerah

Pasal 15

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan ke Gubernur atau Pejabat: a. untuk kendaraan baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak saat kepemilikan; b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; c. untuk kendarran bermotor pindahan dalam daerah dan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah; (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD, selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak perubahan.

Pasal 16

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat: a. Nama dan alamat lengkap pemilik; b. Jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor induk kendaraan (NIK); c. Gandengan dan juimlah sumbu. (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Koreksi

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Gubernur MENETAPKAN pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat dalam rangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa dengan sebesar 25% (duapuluhlima persen)dari pokok pajak. (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diterbitkan : a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangya pajak. b. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluhlima persen) dari pokoko pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakansanksi administrasi beripa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persena) dari pokok pajak ditambahsanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajakyang kurag atau terlambatdibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,diterbitkaqn apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang akan dikenakan sansi adminitrasi berupa kenaikan sebesar 100%(seratus persen)dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksuddalam ayat (3).tidak dikenakan sanksi administrasi apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan penyilidikan. (5) Apabila kewajiban membayar pajak tentang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat(1)huruf a dan b.atau tidak sepenunya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditemukan, ditagi dengan menerbitkan STPD di tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2%(dua persen)sebulan. (6) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya deangan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 19

(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila: (a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar: (b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; (c) Wajib pajak dikenakan sanksi administarsi berupa bunga dan atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih melalui STPD untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak. (4) Bentuk isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

Koreksi

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas : a. SKPD b. SKPDKB c. SKPDKBT d. SKPDLB e. SKPDN f. STPD (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD diterima oleh Wajib Pajak , dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dpat dipenuhi karena diluar kekuasaannya. (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lam 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya. (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud alam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut. (3) Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 29

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 atau banding sebagaimana dimasud dalam pasal 28 Peratutan Daerah ini dikabulakan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sejak pelaksanaan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Tata cara pengajuan keberatan atau permohonan banding dan pengembalian kelebiah pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dan 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 33

BAB IV

BAB XV

BAB XVI

BAB XVII

Pasal 38

BAB XVIII