PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERDA Nomor 2 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 25

Koreksi

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. (2a)Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan : a. rapat-rapat; b. kunjungan kerja; c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah; d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. f. masa Reses. (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Legislasi; b. Anggaran; c. Pengawasan. (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama; b. MENETAPKAN APBD bersama- sama dengan Gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Gubernur, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangun-an daerah dan kerja sama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada melalui Menteri Dalam Negeri; e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi; dan g. tugas-tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG. (5) Dihapus. (6) Harga Satuan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disusun secara terukur, wajar, patut, rasional dan tidak bersentuhan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (7) Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam RASK/DASK berkenaan. 8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 26

Pasal II