PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERDA Nomor 5 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Ketujuh

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 25G

(1) Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25H

(1) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA wajib membayar retribusi. (2) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA disetorkan ke Kas Umum Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25I

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Angsuran pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum dan kurang dibayar.

Pasal 25J

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum dilunasi.

Pasal 25K

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25I dan Pasal 25J diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 250

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur. (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Setiap Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25H ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Juli 2013 GUBERNUR BALI MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 5