Koreksi Pasal 51

(1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan Kerugian akibat Bencana dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat. (3) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan: a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; b. kondisi sosial; c. adat istiadat; d. budaya; dan e. ekonomi. (4) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.