Koreksi Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pengendalian minuman beralkohol. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, lembaga pendidikan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media masa, dan/atau unsur lainnya sesuai kebutuhan. (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengedepankan prinsip persuasif edukatif.