Koreksi Pasal 8

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pedoman dalam : a. pembentukanproduk hukum bagi Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah; b. pembentukan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi Daerah; c. rekruitmen dan penempatanpegawai untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan; d. penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan Daerah; e. penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah; g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; h. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan i. pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.