Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : (1) Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.358.856.229,97 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp.916.055.793.000,00 b. Realisasi Rp.915.696.936.770,03 Selisih Lebih Rp. 358.856.229,97 (2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.23.943.770.050,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp.941.474.814.000,00 b. Realisasi Rp.917.531.043.950,00 Selisih Lebih Rp. 23.943.770.050,00 (3) Selisih Anggaran Surplus/Defisit dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.23.584.913.820,03 dengan rincian sebagai berikut : a. Defisit setelah perubahan Rp. (25.419.021.000,00) b. Realisasi Defisit Rp. (1.834.107.179,97) Selisih Lebih Rp. 23.584.913.820,03 (4) Selisih Anggaran Pembiayaan dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp.5.069.840.487,89 dengan rincian sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan: b. Pengeluaran Pembiayaan: 1). Anggaran Setelah perubahan Rp. 33.904.795.000,00 2). Realisasi Rp. 28.824.487.695,11 Selisih kurang Rp. 5.080.307.304,89 1). Anggaran Setelah perubahan Rp. 8.485.774.000,00 2). Realisasi Rp. 8.475.307.183,00 Selisih Rp. 10.466.817,00

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut :

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah a. Jumlah Aset Rp. 2.385.360.653.249,60 b. Jumlah Kewajiban Rp. 13.617.116.469,40 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.371.743.536.780,20 a. Saldo Kas per 1 Januari tahun 2011 Rp. 17.931.669.669,00 b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 120.455.742.825,14 c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp.(114.155.813.513,00) d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (8.475.307.183,00) e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 0,00 f. Saldo Akhir di Bendahara Pengeluaran Rp. 2.758.781.534,00 g. Saldo Akhir di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00 h. Saldo Kas per 31 Desember tahun 2011 Rp. 18.515.073.332,14 Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Daerah Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah b. Lampiran II : Neraca c. Lampiran III : Laporan Arus Kas d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Walikota MENETAPKAN Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2012 WALIKOTA TASIKMALAYA, Ttd. H. SYARIF HIDAYAT Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Ttd. H. TIO INDRA SETIADI LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 134