Langsung ke konten utama

Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi APIHubungkan Claude

PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

PERDA Nomor 4 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Beranda Jelajahi Topik Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
BAB IIPEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
- Pasal 2
BAB IIIPENETAPAN BESARNYA BANTUAN
- Pasal 3
BAB IVTATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
- Pasal 4
BAB VPENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
- Pasal 5
BAB VIPENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
- Pasal 6
- Pasal 7
BAB VIILAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
- Pasal 8
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 9
- Pasal 10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Status

Berlaku

Sumber

peraturan.go.id

Bagikan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya; 5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya; 6. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya; 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya ; 8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya ; 9. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara INDONESIA secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan umum; 10. Partai Politik peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu; 11. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD atau Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lain yang sah adalah Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Tasikmalaya; 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya; 13. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 14. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau kesekretariatan dalam rangka memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik; (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi (perwakilan) di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004; (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

(1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004; (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

(1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap/stempel Partai Politik dengan melampirkan : a. Foto copy Surat Keputusan Partai Politik yang MENETAPKAN susunan kepengurusan DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah; b. Foto copy NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris KPUD; d. Surat pernyataan Partai Politik yang bersangkutan untuk bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah di atas materai secukupnya dengan menggunakan kop surat Partai Politik yang bersangkutan; (2) Tembusan Surat Pengajuan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada KPUD dan Kepala Kantor.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim yang di Ketuai oleh Kepala Kantor yang anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya; (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota; (3) Hasil penelitian dan pemerikasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik diserahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut : 1. Surat keterangan bank yang menyatakan bahwa DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah Partai Politik yang bersangkutan memiliki Nomor Rekening Bank; 2. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas materai secukupnya oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap/stempel Partai Politik yang bersangkutan; 3. Serah terima bantuan keuangan dituangkan dalam Berita Acara dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah Partai Politik yang bersangkutan sebagai pihak kedua; 4. Bentuk Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada angka 3 Pasal ini tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

(1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor setelah diaudit oleh BAWASDA; (2) Tembusan laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPUD dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; (3) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 Desember 2005 WALIKOTA TASIKMALAYA, Ttd. H. BUBUN BUNYAMIN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA Ttd. H. ENDANG SUHENDAR LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 61 SERI E