Koreksi Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya menyediakan pelayanan transportasi bagi jemaah haji di Daerah. (2) Pelayanan transportasi bagi Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemberangkatan dari Daerah ke Embarkasi; dan b. pemulangan dari Debarkasi ke Daerah. (3) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. (4) Pelayanan transportasi bagi Jemaah haji dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepastian, kenyamanan, keselamatan dan keamanan.