Koreksi Pasal 10
PERDA Nomor 10 Tahun 2017 | Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
Teks Saat Ini
(1) Sasaran Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
(2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. anak balita terlantar;
b. anak terlantar;
c. anak yang berhadapan dengan hukum;
d. anak jalanan;
e. anak dengan kedisabilitasan;
f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
h. lanjut usia terlantar;
i. penyandang disabilitas;
j. tuna susila;
k. gelandangan;
l. pengemis;
m. pemulung;
n. kelompok minoritas;
o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
p. orang dengan HIV/AIDS;
q. korban penyalahgunaan NAPZA;
r. korban trafficking;
s. korban tindak kekerasan;
t. pekerja migran bermasalah sosial;
u. korban bencana alam;
v. korban bencana sosial;
w. perempuan rawan sosial ekonomi;
x. fakir miskin; dan
y. keluarga bermasalah psikologis.
(3) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pekerja sosial profesional;
b. pekerja sosial masyarakat;
c. taruna siaga bencana;
d. lembaga kesejahteraan sosial;
e. karang taruna;
f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
g. keluarga pioner;
h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
i. penyuluh sosial;
j. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
k. wanita pemimpin kesejahteraan sosial; dan
l. dunia usaha yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
Koreksi Anda