Koreksi Pasal 34

(1) Perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b, terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kabupaten dan provinsi. (3) Koordinasi dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinasi dan Pengendalian Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro berpedoman pada peraturan perundang-undangan.