Koreksi Pasal 61

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SPPT atau SKPD. (2) Permohonan Pembatalan adalah proses kegiatan penerbitan surat pembatalan atas penerbitan SPPT atau SKPD yang tidak seharusnya diterbitkan. (3) Pembatalan SPPT dapat disebabkan yaitu: a. Objek Pajak tidak ada; b. Objek Pajak atau Subjek Pajak seharusnya tidak terutang PBB; dan c. Terdapat SPPT Ganda. (4) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. (5) Permohonan pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA disertai alasan yang mendukung permohonannya; b. diajukan kepada Walikota melalui BPD; dan c. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ditandatangani oleh kuasanya; d. Fotocopy identitas wajib pajak; e. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan); f. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/ dokumen lain yang sejenis); g. dokumen lainnya yang diperlukan. (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, sudah harus memberikan keputusan. (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembatalan dianggap dikabulkan. (8) dihapus. (9) dihapus. (10) Penyelesaian permohonan Pembatalan dapat melalui penelitian atau verifikasi yang dituangkan dalam berita acara. (11) Dihapus.