Koreksi Pasal 13

(1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau TIPK. (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal: a. penugasan tertentu dalam kedinasan tentara atau polisi; b. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan c. permintaan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan diagnosis HIV yang dilakukan melalui KTS atau TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.