Koreksi Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau Perangkat Daerah. (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.