Koreksi Pasal 30
PERDA Nomor 9 Tahun 2020 | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Teks Saat Ini
(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
Koreksi Anda