Koreksi Pasal 6

(1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPM Daerah. (2) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah. (3) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. RUPM nasional; b. RUPM Provinsi Jawa Tengah; c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; e. rencana tata ruang Daerah; dan f. prioritas pengembangan potensi Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.