Koreksi Pasal 5

(1) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing Daerah; b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi; c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan koperasi; dan d. mendorong perluasan kesempatan penempatan tenaga kerja Daerah. (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada Usaha Mikro, dan koperasi; d. penyediaan regulasi yang pro investasi; e. promosi investasi yang efisien dan efektif; f. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan h. penerapan kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi. (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RUPM Daerah.